Sen. Okt 21st, 2019

Makar dan Pemakzulan Menurut Hukum

Photo source : dok CNN Indonesia

Makar dan Pemakzulan Menurut Hukum

by Hera Wati Suryanegara

Abstract
Impeachment is contitutional power belonging to our parlemen. Indonesian constitution has the processes how to impeach the President. In the process, parliament can impeach is not enough with politicians step but must be through legal evidence in constitutional court. So, Presidential impeachment involves three institutions, DPR, MPR, and MK. It is different from makar which is a crime to the government. Makar is unconstitutional and threatened with severe punishment while the impeachment has set in our constitution.

Makar dan pemakzulan atau impeachment adalah dua hal yang berbeda. Makar merupakan tindakan kejahatan yang mengganggu kemanan negara. Secara teoritis, makar terbagi dalam tiga bagian, yaitu makar terhadap keselamatan Presiden dan Wakilnya, makar terhadap wilayah negara, dan makar terhadap pemerintahan yang sah. Makar bersifat inkonstitusional sedangkan pemakzulan telah diatur kebolehannya dalam konstitusi negara kita.

Menurut KUHP pasal 104, makar dengan maksud membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.

KUHP pasal 106, menyatakan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara, diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.

KUHP pasal 107  makar diartikan sebagai penggulingan pemerintah dapat dikenakan sanksi hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara pemimpin makar dapat dihukum pidana seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.

Dengan demikian perbuatan makar jelas terlarang. Untuk menghentikan Presiden dan wakilnya sebelum masa jabatannya habis, kita mengenal istilah pemakzulan. Aturan dalam UUD 1945 sebelum diamandemen, pemakzulan dapat dilakukan oleh MPR melalui sidang Istimewa atas permintaan DPR yang mana semua anggota DPR adalah juga merangkap anggota MPR. Dalam sidang istimewa tersebut Presiden dimintai pertanggungjawabannya dan akan dinilai secara politis oleh MPR. Maka apabila pertanggungjawaban Presiden tersebut ditolak, Presiden dapat diberhentikan. Pemakzulan dengan cara ini telah terjadi tiga kali yaitu, pada masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid (Gusdur). Pemakzulan pada saat itu cukup diselesaikan dengan keputusan politik.

Pasca amandemen UUD 1945, pemakzulan bukanlah perkara yang mudah dilakukan karena selain diselesaikan secara politik, pemakzulan harus menempuh jalur hukum. Pemakzulan memerlukan  proses hukum sebagai ajang pembuktian ada tidaknya tuduhan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden sebagaimana yang dituduhkan oleh DPR. Proses hukum dilakukan oleh Makamah Konstitusi. Untuk jelasnya kita dapat melihat pasal dalam UUd 1945, terutama pasal 7.

Menurut UUD 1945 pasal 7 A, Presiden dan wakilnya dapat diberhentikan pada masa jabatannya oleh MPR atas usulan DPR bila terbukti ada pelanggaran. Dalam UUD 1945 pasal 7 A tersebut terdapat enam alasan untuk memakzulkan Presiden dan Wakilnya Yaitu, lima poin karena pelanggaran hukum (korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, melakukan kejahatan besar yang diancam hukuman lima tahun ke atas, dan melakukan perbuatan tercela. Sedangkan soal di luar hukum yaitu Presiden sudah tidak memenuhi syarat lagi (mis. Sakit permanen).

Berdasarkan pasal 7 B UUD 1945, DPR dapat mengajukan pemberhentian Presiden kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan keputusan pendapatnya. Pengajuan DPR kepada MK  sekurang-kurangnya harus mendapat  dukungan 2/3 anggota dewan dalam  sidang paripurna yang harus dihadiri pula oleh tidak kurang dari 2/3 anggota  parlemen hadir. Kemudian diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi dan MK sesuai dengan pasal 7 B ayat (4) UUD 1945, MK  wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan apakah benar Presiden telah melanggar salah satu dari enam alasan tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan DPR diterima. MK tidak boleh menyarankan Presiden untuk dipecat, MK hanya berhak menyatakan benar atau salah pendapat DPR. Bila MK memutuskan bahwa dakwaan DPR tidak tepat, maka pemakzulan tidak dapat dilakukan.

Sebaliknya, bila MK memutuskan bahwa benar telah terjadi pelanggaran oleh Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 A, maka DPR dapat menyelenggarakan sidang Paripurna untuk melanjutkan usulan tersebut kepada MPR.

Dalam pasal 7 B ayat (6) MPR wajib untuk melaksanakan sidang paling lama tiga puluh hari setelah usulan DPR diterima. Keputusan MPR diambil dalam sidang Paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ anggota yang hadir dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Presiden dan Wakil untuk menyampaikan penjelasan.

Untuk pemerintahan Jokowi,  bila melihat komposisi parlemen sekarang tentu pemakzulan bukanlah hal yang memungkinkan karena 80 % anggota parlemen menyatakan pendukung pemerintah yang artinya, mereka akan selalu mendukung Jokowi selama masa jabatannya hingga jabatannya tersebut berakhir. Pihak oposisi hanya menduduki bagian kecil saja di dalam pemerintahan setelah PAN dan Golkar merapat ke pemerintah.

Meski demikian, berkaca pada masa pemerintahan Soeharto, dimana nyaris tidak ada oposisi dalam parlemen tetapi Soeharto berhasil dimakzulkan karena adanya tekanan masyarakat yang mengakibatkan anggota DPR dan MPR berbalik mendukung aspirasi rakyat.

Special Thanks to Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH, LLM

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: